Sejarah Praktik Korupsi

Praktik korupsi bukanlah merupakan sesuatu yang baru di dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan sejak 2000 tahun yang lalu, fenomena ini telah menjadi bahan diskusi. Seorang Perdana Menteri Kerajaan India bernama Kautilya telah membahas korupsi dalam bukunya yang berjudul “Arthashastra”. Demikian pula dengan Dante, yang pada tujuh abad silam juga menulis tentang korupsi (penyuapan) sebagai tindak kejahatan. Pun demikian dengan Shakespeare. Ia menyinggung korupsi sebagai sebuah bentuk kejahatan. Lord Acton, seorang sejarawan Inggris, pada tahun 1887 mengeluarkan ungkapan yang sangat terkenal mengenai korupsi yakni, “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”. Pernyataan ini menegaskan bahwa korupsi berpotensi muncul di mana saja tanpa memandang ras, geografi, maupun kapasitas ekonomi.

Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di Amerika Serikat, yang merupakan Negara maju dalam segala bidang, masih terjadi praktek-praktek korupsi. Namun sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.

Pada tahun 2005, menurut data Political Economi and Risk Consultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di Asia. Mengejutkan memang. Namun jika hasil riset tersebut dibenturkan dengan kenyataan sehari-hari hasilnya menunjukkan adanya kecenderungan yang sama. Praktik korupsi sudah sedemikian menggurita hingga pada sendi-sendi masyarakat terkecil. Mulai dari kecurangan dalam parkir, pengisian bahan bakar di SPBU, penyalahgunaan proyek pengadaan barang di instansi hingga persoalan praktik suap di lembaga peradilan.

Perlu ada pemisahan antara kepemilikan pribadi dengan kepemilikan institusi untuk menangkal adanya penyelewengan. Sebagai pengingat, bahwa prinsip dasar pemisahan antara kepentingan dan keuangan pribadi seorang pejabat dengan kepentingan dan keuangan jabatannya ini muncul semenjak abad ke-19 di negara-negara belahan bumi barat. Hal ini berlangsung setelah masa revoluasi Perancis dan di Negara Anglo-Sakson seperti Inggris dan Amerika Serikat. Pada saat itu, muncul indikasi penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pejabat terhadap wewenangnya.

Lebih lanjut baca Bab III Sejarah Praktik Korupsi. Halaman 27.

Cover buku anti korupsi

Mukodi & Afid Burhanuddin. 2014. Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah. Yogyakarta: Aura Pustaka, kerjasama dengan LPPM STKIP Pacitan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s