Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan

Di era sekarang ini, kemajuan teknologi telah membuat jarak antar negara menjadi semakin kecil. Hal ini membawa banyak hal positif seperti perdamaian dan kerjasama antar negara di berbagai bidang, dan berbagai hal lainnya. Selain membawa banyak hal positif, kemajuan teknologi sekarang ini juga membuat persaingan antar manusia semakin meluas sampai ke tingkat internasional. Hal ini lebih dikenal dengan nama persaingan global.

Proses globalisasi yang terjadi membuat dunia pendidikan nasional pun harus siap untuk bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia. Ada banyak faktor yang diduga bermanfaat/berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan pendidikan, salah satunya adalah tentang masalah akuntabilitas.

Makalah ini ditulis untuk membahas mengenai berbagai elemen tentang akuntabilitas dalam dunia pendidikan, mengenai konsep dasar akuntabilitas pembiayaan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dengan akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Indonesia, aplikasinya secara nyata, juga berbagai kesulitan yang dihadapi dalam penerapannya, serta berbagai hal terkait lainnya.

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat berguna untuk membuat berbagai institusi pendidikan yang ada di Indonesia semakin maju dan dapat bersaing di dunia internasional.

 

KONSEP DASAR  dan DEFINISI AKUNTABILITAS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Produktivitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor akuntabilitas pembiayaan. Akuntabilitas merupakan komponen utama dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa akuntabilitas tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan pelaksanaan dengan membentuk sistem. Sistem adalah, ”Suatu jaringan kerja atau network yang terdiri dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain yang tergabung bersama-sama untuk membentuk suatu kegiatan atau untuk mencapai sasaran spesifik”. (Khairuddin, 2008).

Optimalisasi fungsi-fungsi akuntabilitas dapat diterapkan dalam setiap aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan, karena biaya merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam suatu kegiatan. Semua kegiatan yang memberikan output yang berkualitas tidak luput dari adanya ketersediaan biaya. Begitu pula dengan pendidikan, dimana pendidikan yang merupakan salah satu bentuk investasi sangat berpengaruh terhadap ketersediaan biaya.

Dalam akuntabilitas pembiayaan pendidikan,biaya pendidikan dipisah dalam tiga kategori, yaitu: biaya operasional,biaya pengembangan staf dan biaya investasi. (Alma, 1997:28). Biaya operasional yakni biaya pendidikan yang digunakan untuk menunjang kelancaran operasional pembelajaran.

Pembiayaan dalam kelompok inilah yang saat ini diberikan pemerintah pusat melalui DBO (Dana Bantuan Operasional). Biaya pengembangan staf yakni pembiayaan pendidikan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan sekolah mencapai mutu layanan yang optimal. Termasuk pembiayaan dalam kelompok ini adalah biaya untuk membantu guru-guru mengikuti berbagai seminar dan workshop yang terkait langsung dengan kemampuan profesional guru, membantu guru dalam meningkatkan kualifikasi akademiknya lewat beasiswa studi ke S2 dan sejenisnya. Selanjutnya, biaya investasi yakni pembiayaan pendidikan yang diagendakan sebagai investasi masa depan sekolah.

Termasuk dalam kelompok pembiayaan ini adalah pembangunan gedung, laboratorium sekolah, jaringan internet untuk pembelajaran, penyediaan sarana prasarana perpustakaan dan sejenisnya yang semua itu bermakna sebagai investasi keunggulan sekolah di masa depan.

Biaya pendidikan sebagai segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengembilan berupa barang atau layanan jasa dalam rangka pencapaian tujuan di bidang pendidikan. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses pelaksanaan pendidikan. Biaya pendidikan juga merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Biaya pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).

Alokasi pembiayaan pendidikan harus mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai dari sistem pendidikan yang dilaksanakannya. Kegiatan pendidikan merupakan salah satu unsur dalam pencapaian tujuan negara Indonesia dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu modal pembangunan. Dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Upaya yang dilakukan oleh negara dalam mencerdaskan kehidupan adalah

menyelenggarakan pendidikan,dimulai dari pendidikan prasekolah,pendidikan dasar,pendidikan menengah sampai ke perguruan tinggi. Dengan penyelenggaraan pendidikan diharapkan akan tumbuh tunas-tunas bangsa yang berkualitas yang mampu bersaing secara sehat di arena persaingan yang semakin global. Apalagi dalam menghadapi perdagangan bebas beberapa tahun mendatang.

Pendidikan suatu negara akan maju bila dikelola dengan baik, sistematis dan terencana. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh

seseorang,kelompok atau lembaga yang mempunyai tujuan akhir yaitu menambah

wawasan,ilmu,maupun pengetahuan yang lebih dari sebelum mereka memperoleh

pendidikan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

menyebutkan bahwa:Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Rumusan ini jelas menyatakan bahwa usaha pendidikan harus dilakukan secara jelas dan bukan sesuatu yang dapat dilaksanakan tanpa rencana. Usaha pendidikan yang dilakukan secara jelas menunjukkan bahwa harus mempunyai tujuan yang jelas.

Sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam Pasal 31 ayat 1 Undang- Undang Dasar menetapkan, “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Untuk maksud tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan rendahnya daya saing institusi-institusi pendidikan di Indonesia tentunya perlu segera diatasi, terutama jika kita tidak mau terus menerus berada di bawah negara lain dalam hal kemampuan memanfaatkan proses globalisasi yang terjadi, dan juga mengingat bahwa negara-negara lain sampai saat ini pun belum berhenti untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikannya. Paradigma baru untuk pengelolaan Perguruan Tinggi dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kualitas sehingga dapat meningkatkan daya saing institusi-institusi pendidikan di Indonesia.

Dari gambar diatas, akuntabilitas merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh setiap institusi pendidikan. Akuntabilitas dapat memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan tanggung jawab dan memberikan kewenangan. Institusi Pendidikan harus akuntabel terhadap stakeholders.

Istilah akuntabilitas sebenarnya sudah dikenal sejak dahulu kala. Namun skala penggunaanya di kala itu masih tidak sesering sekarang. Hanya ada beberapa pemimpin yang mungkin dianggap “bijaksana” yang mempergunakan akuntabilitas. Di masa sekarang dimana ada perubahan bentuk-bentuk negara menjadi republik, demokrat, ataupun tetap menggunakan sistem kerajaan yang sudah dimodifikasi (dimana kekuasaan seorang raja tidak lagi seluas dahulu – lebih sering hanya sebagai simbol dan urusan persahabatan ) maka permintaan dan penggunaan akuntabilitas menjadi semakin meningkat. Hal ini karena pemimpin (presiden, perdana menteri, dll) dipilih dan mengemban tugas dari rakyat. Hal ini meluas sampai ke tingkat berbagai organisasi/institusi pemerintah dan swasta bahkan sampai ke tingkat individu yang terkecil.

Pengertian Akuntabilitas secara singkat adalah tanggung jawab kepada seseorang atau untuk suatu kegiatan. Secara harafiah, konsep akuntabilitas atau “accountabillity” berasal dari dua kata, yaitu “account” (rekening, catatan, laporan) dan “ability” “kemampuan”. Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penjelasan rinci mengenai pengertian akuntabilitas masih sangat jarang ada di berbagai literatur. Menurut Heim,1995 penjelasan akuntabilitas adalah :

  1. Laporan (to explain).

Memberikan penjelasan mengenai tindakan/kegiatan yang dilakukan.

Memberikan alasan pembenaran (to justify)

Mengemukakan alasan-alasan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan sudah sesuai standar, atau alasan-alasan kondisi atau keterbatasan realistis yang mungkin menjadi faktor penyebab jika suatu tindakan tidak/kurang berhasil.

  1. Bertanggungjawab pada berbagai konsekuensi yang timbul (responsibility for the consequences of actions taken).

CSR Network (lembaga yang sering mengadakan pengukuran akuntabilitas) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kemampuan sebuah organisasi/perusahaan untuk menjelaskan dan memberikan alasan pembenaran mengenai berbagai tindakan yang telah mereka lakukan, dan untuk mengambil tanggungjawab/bertanggungjawab akan berbagai konsekuensi yang timbul dari tindakan-tindakan tersebut.

 

KEGUNAAN DAN FUNGSI AKUNTABILITAS

Ada lima Fungsi akuntabilitas menurut Harvey (2002) :

1.  Akuntabilitas berfungsi untuk memberikan jaminan melalui evaluasi eksternal, bahwa institusi atau program dapat dinilai akuntabel bagi para stakeholder seperti pemerintah (atas nama pembayar pajak), kaum profesi, para pekerja, dan siswa.

2.  Akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai prinsip dan                 praktek yang ada dalam pendidikan tinggi tidak tererosi atau habis oleh waktu atau mungkin ketinggalan jaman.

3.  Akuntabilitas kepada pihak siswa bahwa program yang ada telah diorganisir dan dijalankan seperti yang diminta.

4.  Fungsi akuntabilitas dari evaluasi kualitas berbagai prosedur adalah mengenai cakupan informasi publik yaitu tentang kualitas dari berbagai institusi dan program. Hal ini dapat berguna sebagai informasi bagi:

a. Para pemberi dana, yang mana dapat digunakan, misalnya, untuk membantu dalam berbagai keputusan alokasi pendanaan.

b. Para pengguna (seperti siswa prospektif dan para perekrut lulusan), dimana informasi ini memang seharusnya membantu untuk menginformasikan mengenai pilihan yang ada.

5.  Akuntabilitas berfungsi untuk mempergunakan evaluasi akan kualitas sebagai kendaraan untuk menerima suatu bentuk pemenuhan/ketaatan.

Evaluasi akan mendorong munculnya pemenuhan/ketaatan pada kebijakan pemerintah atau pada kebijakan tertentu dari pihak stakeholders seperti persatuan kaum profesional dan persatuan para pemberi kerja. Pihak pemerintah biasanya adalah yang paling kuat dalam hal ini dan paling memiliki kepentingan akan hal ini pada pendidikan tinggi karena pemerintah menjadi penyedia begitu banyak uang dan pada banyak kasus mereka berkuasa mengontrol proses lisensi dari berbagai institusi.

 

TUJUAN AKUNTABILITAS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Slamet (2005:6) menyatakan: Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasaan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Rumusan tujuan akuntabilitas di atas hendak menegaskan bahwa akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaran manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen sekolah yang berkinerja tinggi.

 

MANFAAT AKUNTABILITAS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Akuntabilitas mampu membatasi ruang gerak terjadinya perubahan dan pengulangan, dan revisi perencanaan. Sebagai alat kontrol, akuntabilitas memberikan kepastian pada aspek-aspek penting perencanaan, antara lain:

  1. Tujuan/performan yang ingin dicapai
  2. Program atau tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan
  3. Cara atau performan pelaksanaan dalam mengerjakan tugas
  4. Alat dan metode yang sudah jelas, dana yang dipakai, dan lama bekerja yang semuanya telah tertuang dalam bentuk alternatife penyelesaikan yang sudah eksak/pasti
  5. Lingkungan sekolah tempat program dilaksanakan
  6. Insentif terhadap pelaksana sudah ditentukan secara pasti.

 

AKUNTABILITAS DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

Hubungan akuntabilitas dan peningkatan pendidikan menjadi topik yang selalu menarik pada banyak negara di berbagai belahan dunia. Menurut Eric A. Hanushek dan Margaret E. Raymond : Perubahan yang terjadi pada pendidikan yang menjauh dari “fokus akan input dan proses” dan mendekat kepada “fokus akan hasil” menandai adanya pergeseran cara pandang pendidikan. Walaupun begitu hanya sedikit yang mengetahui bagaimana sistem ini akan bekerja, terdapat “kurangnya bukti akuntabilitas” pada masalah ini.

Pada era globalisasi ini banyak institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang mulai mengadopsi berbagai kebijakan akuntabilitas untuk mengukur kinerja institusi mereka. Berbagai institusi pendidikan mulai mengukur hasil akhir pendidikan pada siswa mereka dan menggunakannya sebagai faktor pengukur tingkat efektivitas institusi mereka.

 

 

AKUNTABILITAS DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Secara logis usaha meningkatkan pendidikan baik dari segi kualitas, pemerataan, dan lain-lain tentu memerlukan kenaikan dana/pembiayaan pendidikan. Jika dana yang tersedia terbatas maka usaha meningkatkan pendidikan juga akan terbatas. Menurut Moch. Idochi Anwar, 2003 : ketidak efisienan pengelolaan sumber-sumber biaya dan pemanfaatannya selaku investasi dalam sistem pendidikan dapat memberikan dampak negatif terhadap jumlah dan mutu produk pendidikan. Ketidak-efisienan serta ketidak-efektifan ini, karena ketidak-tepatan dalam penggunaan dana yang dapat mencakup dalam pengelolaan biaya dari beberapa komponen utama sistem pendidikan antara lain guru, murid, kurikulum, sarana, dan prasarana pendidikan. Melihat dari hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan akuntabilitas dalam menangani masalah dana/pembiayaan pendidikan mulai dari proses :

• Perolehan dana.

• Pengalokasian dana.

• Pengelolaan dana.

 

ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pendidikan ternyata tidak dianggap penting, baik di pemerintahan pusat, daerah, sampai di tingkat sekolah. Masyarakat dibiarkan menunggu janji alokasi 20 persen anggaran pendidikan mulai direalisasikan pada tahun 2009.

Sejumlah daerah memang mengklaim telah mengalokasikan 20 persen dana APBD untuk pendidikan. Akan tetapi, ternyata komponen gaji guru dimasukkan di dalamnya. Anggaran di tingkat sekolah sama saja. Di sekolah-sekolah negeri, sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat juga dipergunakan untuk menambah kesejahteraan guru dan segala keperluan yang tidak ada kaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan.

Pembiayaan pendidikan selama ini berada di wilayah abu-abu. Ketentuan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan sejak awal sudah salah kaprah. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ketentuan ini kemudian diterjemahkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan sekolah negeri hanya separuh, sisanya diambil dari masyarakat. Tidak peduli apakah sekolah itu pada jenjang pendidikan wajib atau tidak.

Pungutan dari masyarakat menjadi sebuah keharusan yang membuat biaya sekolah negeri menjadi semakin mahal, perilakunya tidak berbeda dengan sekolah swasta sehingga akses orang miskin untuk memperoleh pendidikan yang baik makin tertutup. Pendidikan pun mahal, pengeluaran untuk sekolah tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh kelak ketika ia lulus.

Otonomi daerah justru sering dituding sebagai kambing hitam pendidikan yang makin terpuruk pascareformasi. Jabatan kepala dinas pendidikan diisi oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi bidang pendidikan. Pejabat yang seumur-umur mengurusi pasar atau kuburan diangkat untuk menjadi kepala dinas pendidikan. Anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan guru dipergunakan untuk yang lain. Dana block grant yang diserahkan ke sekolah “dikoordinasikan” oleh dinas, yang ujung-ujungnya tidak tepat sasaran. Di sejumlah daerah, dana operasional untuk sekolah menurun atau sama sekali
menghilang.

Akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan dari pusat, daerah sampai ke level sekolah menjadi pertanyaan. Anggaran yang dikeluarkan negara untuk pendidikan terus meningkat, biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat makin mahal, tetapi mutu pendidikan begitu-begitu saja, bahkan terus merosot.

(P Bambang Wisudo,kompas).

 

PENUTUP

1.      Akuntabilitas institusi pendidikan perlu dilakukan oleh semua pihak yang terkait mulai dari pihak pemerintah, masyarakat umum, pemimpin dan pekerja institusi pendidikan, tenaga pendidik, siswa, orang tua siswa, dll. Hal ini disebabkan oleh karena setiap pihak bisa saling memberikan umpan balik berupa pengawasan, perintah, kebijakan, tuntutan-tuntutan, masukan, kepatuhan, pelaporan, kerja-sama, bantuan biaya, dll. Jika ada satu pihak saja yang tidak ikut serta dapat mempengaruhi keseluruhan proses dilakukannya akuntabilitas. Hal ini tentunya merupakan tantangan tersendiri bagaimana menyadarkan semua pihak untuk mau berperan serta dalam dilakukannya proses akuntabilitas.

2.      Akuntabilitas yang dijalankan secara maksimal dengan peran serta semua pihak diharapkan akan menciptakan institusi-institusi pendidikan tanah air yang kuat, stabil, adaptif terhadap perubahan, dan berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan nasional di tingkat internasional.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://www.globalpolicy.org/home.html. Diakses tanggal 10 Desember 2013.

http://khanwar.wordpress.com/2012/05/07/makalah-urgensi-dan-akuntabilitas-pendidikan/. Diakses tanggal 08 Januari 2014.

CSR Network and international think-thank Accountability, 2008,”Accountability rating 2008 methodology”- “AA1000” http:// http://www.accountabilityrating.com. Akses 10 Desember 2013.

Moch. Idochi Anwar, 2003. “Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan” Penerbit Alfabeta, Bandung.

Harvey, L., 2002, “Quality assurance in higher education: some international trends” Higher Education Conference, Oslo.

Heim, M. (February 1995). “Accountability in Education.” (unpublished paper submitted to the Hawai‘i Department of Education in partial fulfillment of professional improvement leave requirements). Honolulu, HI: Hawai‘i State Department of Education, Office of the Superintendent.

 

________

*) Putri Ayu Anggraini, penulis adalah mahasiswa STKIP PGRI Pacitan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas B. Makalah disusun guna memenuhi sebagian tugas individu pada mata kuliah Manajemen Pendidikan tahun akademik 2013/2014 dengan dosen pengampu Afid Burhanuddin, M.Pd.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s