Transparansi Dana Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Sementara peningkatan mutu merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif sesuai visi Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan semua pihak, mulai dari sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan sekolah yang kondusif, sumber daya guru yang berkualitas, dan juga peran serta masyarakat yang perlu ditingkatkan untuk bersinergi ke arah kualitas pendidikan.

Kondisi satuan pendidikan pada saat ini sangat beragam, dan sebagian kualitasnya masih di bawah standar nasional pendidikan, maka perlu strategi-strategi untuk mencapai hal tersebut secara bertahap. Apabila standar pelayanan minimal pendidikan tercapai, maka mutu pendidikan bergeser dari waktu ke waktu yang pada akhirnya mencapai tingkat yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan (SNP). Yang menjadi problem di tengah-tengah masyarakat adalah biaya pendidikan. Akibatnya, kualitas pendidikan kita banyak mendapat sorotan khususnya yang terjadi pada lembaga formal (sekolah).

Disebabkan lembaga pendidikan lebih menuruti kebutuhan tentang biaya sekolah, biaya pendidikan pun menjadi mahal. Sekarang muncul kritik terhadap mahalnya biaya pendidikan. Banyak masyarakat yang resah ketika tahun ajaran baru, biaya pendidikan dikatakan sebagai sesuatu yang mahal. Dari dulu biaya pendidikan akademis tidak pernah murah. Yang membuat biaya pendidikan terlihat tinggi, karena dibandingkan dengan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia. Anehnya, beberapa komponnen masyarakat yang memiliki pendapatan cukup tinggi menolak pembiayaan pendidikan yang murah. Indikatornya, mereka menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah favorit, kalau perlu ke luar negeri yang notabene biaya pendidikan yang harus dikeluarkan lebih mahal.

Persoalan biaya pendidikan merupakan topik yang menarik bagi semua kalangan masyarakat. Mereka memiliki perspektif yang tidak sama, kepentingan yang tidak sama, bahkan kemampuan membayar yang tidak sama. Sebagian kecil kalangan menginginkan biaya pendidikan murah, bahkan gratis alias tidak bayar sama sekali. Padahal, di dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Bab V, Pasal 2, huruf b. menyebutkan, peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu diperkuat Bab XIII Pasal 46 ayat 1, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Yang membuat lembaga sekolah khawatir, dan masyarakat debatable tentang dana pendidikan, ketika Mendikbud mengeluarkan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan SD dan SMP.

Akan tetapi, fakta di lapangan, jenis pungutan yang berdalih iuran, infaq, sumbangan, bimbingan belajar dan dana pengembangan tidak bisa dipungkiri bahwa itu ada. Sehingga, biaya pendidikan menjadi bahan pembicaraan, bahkan melahirkan iklim yang tidak sedap. Penyebabnya, kurangnya keterbukaan dalam penggunaan dana pendidikan yang berasal dari peserta didik.

Bantuan Operasioinal Sekolah (BOS) SD, SMP, dadn BOS SMK, serta Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), belum bisa menjawab 100% dalam mengatasi biaya pendidikan. Sehingga, lebih tepat disebut pendidikan bersubsidi daripada pendidikan gratis.

Padahal, pemerintah menganggarkan biaya pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD di luar gaji serta tunjangan guru. Namun yang terjadi dengan melekatnya gaji serta tunjangan guru dalam struktur fungsi pendidikan, “anggaran yang benar-benar untuk meningkatkan kualitas pendidikan kira-kira hanya 10%”. Sisanya untuk biaya investasi dan operasional.

Perlu diketahui, pendidikan nasional kita masih merupakan standar pelayanan minimal (SPM). Berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharuskan ke arah standar nasional pendidikan (SNP) secara bertahap. Sementara itu, bantuan dana dari pemerintah ke satuan pendidikan masih standar pelayanan minimal (SPM), yakni 70% kurang 30% untuk mencapai standar nasional pendidikan. Maka perlu peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dengan istilah biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2010 tentang pendaan pendidikan.

Pengertian biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Tentu, lembaga sekolah harus memahami dan mengelola bantuan dana pendidikan dari pemerintah secara transparan, profesional dalam penggunaan, dan akuntabel (bisa dipertanggungjawakan). Lembaga sekolah tentu harus memahami manajemen keuangan secara benar berdasarkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Dengan memahami manajemen keuangan, diharapkan pihak sekolah/madrasah dapat menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dengan tidak mengabaikan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam mendukung tercapainya pendidikan. Hal itu sangat penting dipahami berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan keuangan sekolah dan madrasah, termasuk kepala dan wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, pengawas dan komite sekolah. Bila prinsip-prinsip itu diterapkan lembaga sekolah, maka bantuan dana dari pemerintah akan betul-betul digunakan sesuai peruntukan (tidak boros). Sementara itu, pengeluaran yang tidak memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapat disebut sebagai pemborosan atau pengeluarkan yang mestinya dapat dicegah.

Selain persoalan mencekiknya biaya SBPP tersebut, juga diwarnai biaya daftar ulang yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, terutama hampir semua sekolah negeri.. Konon, biaya daftar ulang yang dikenakan kepada wali murid rata-rata berada di atas SK wali kota. Tampaknya, tingginya apresiasi warga dimanfaatkan betul oleh sekolah-sekolah negeri.

Akibat otoda, larangan mendiknas menarik SBPP dan daftar ulang tidak digubris oleh pihak terkait, sekolah, diknas kota maupun pihak walikota. Ketika masyarakat gusar atas tingginya biaya SBPP dan SPP yang dikenakan oleh sekolah-sekolah negeri.

 

Sebelum pelaksanaan UN, mendiknas telah mengeluarkan larangan, sekolah tidak boleh melakukan pungutan SBPP dan daftar ulang. Hal ini karena, menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas Suyanto mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintah pusat tidak memberlakukan aturan daftar ulang bagi siswa yang naik kelas. “Itu wewenang pada dinas pendidikan setempat,” katanya.

Namun ia menghimbau agar sekolah-sekolah tidak melakukan pungutan liar termasuk pada saat proses daftar ulang kalau memang diadakan. Dana BOS dari pemerintah pusat sudah cukup banyak dan bisa digunakan untuk mengkaver kebutuhan sekolah antara lain pembelian alat habis pakai, honor guru, rehab kecil dan sebagainya. “Jadi apalagi yang belum ditanggung oleh pemerintah,” tandas Suyanto. Dengan dalih untuk subsidi silang, maka terus melaksanakan kebijakan pungutan SBPP dan daftar ulang. Supaya yang kaya bisa membantu biaya pendidikan anak-anak yang kurang beruntung secara finansial. Memang indah kedengarannya. Tapi siapa bisa menjamin bahwa seluruh dana hasil pungutan tersebut benar-benar digunakan untuk pendidikan dengan model subsidi silang ? Siapa yang bisa menjamin uang hasil pungutan itu tidak akan dikorupsi ?

Barangkali semua pada mahfum bagaimana sih perilaku sekolah-sekolah dalam menangguk keuntungan dari ketidakberdayaan masyarakat dalam mengelola pendidikan di negeri ini. Sebut saja, bagaimana sekolah bersengkongkol dengan pihak penerbit untuk “memeras” siswa dengan mewajibkan membeli buku-buku pelajaran yang nilainya ratusan ribu setiap tahun. Dan buku-buku itu pasti tidak bisa dipakai lagi oleh adik-adik kelasnya karena setiap tahun harus berganti, meski buku gantinya tersebut isinya relatif sama. Hanya halamannya dibolak-balik doang atau ditambah sedikit soal-soal baru.

Dengan kelakuan seperti itu, bagaimana kita bisa percaya kalau dana SBPP dan daftar ulang akan bersih dari korupsi. Ada salah satu sekolah yang setiap tahun menarik sumbangan pembangunan yang relatif tinggi kepada murid-murid barunya. Konon, dana itu akan digunakan untuk membangun aula. Sumbangan tersebut mulai dikenakan ketika keponakan saya baru masuk SMP tersebut. Sekarang keponakan saya sudah hampir lulus kuliah, tapi tidak ada satu batu bata pun yang ditanam sebagai pondasi. Apakah salah kalau kemudian masyarakat bertanya, “Lha uangnya yang telah terkumpul sekian tahun itu kemana ?”

Dengan kondisi perekonomian yang sulit seperti saat ini, barangkali masyarakat yang memiliki dana berlebih tidak akan keberatan jika harus merogoh kocek lebih banyak untuk turut memikul biaya pendidikan masyarakat yang kurang beruntung. Tapi pelaksanaannya harus transparan, dalam arti ada mekanisme pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada semua wali murid atau pihak-pihak lain yang turut membantu dana pendidikan ini, tidak sekadar kepada komite sekolah. Karena komite sekolah saat ini dipandang bukan mewakili orangtua siswa, tetapi justru sebagai legitimator kepentingan oknum-oknum sekolah. Kayak DPR jamannya ORBA gitulah.

Selain Pendapatan dan Belanja Sekolah. Pasalnya, dua hal tersebut menjadi ruang pungutan liar bagi siswa yang diterima.

Memang di seluruh Indonesia belum ada kota atau kabupaten yang menerapkan standardisasi tersebut. Namun jika pemerintah mengharapkan dukungan masyarakat dalam upaya mencerdaskan bangsa, termasuk dukungan finansial, maka tidak ada jalan lain selain memberi jaminan kepada masyarakat.

 

Agar transparansi keuangan yang dilaksanakan bias berjalan,

secara efektif ada beberapa kriteria yang diperhatikan yaitu:

1.Berkaitan erat dengan hasil yang di inginkan masyarakat madrasah.

2.Obyektif dalam laporan.

3.Lengkap dalam pelaporan keuangan.

4.Laporan keuangan yang tepat pada waktunya.

5.Laporan keuangan dapat diterima oleh stakeholder.

 

_________________

 

Disusun Oleh:

Nama  : Rifkia AyuJayaningtyas

Kelas   : PBI B / V /III

Nim     : 11.88203.071

TUGAS 1

Judul: Transparansi Dana Pendidikan

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s