Strategi Mengefektifkan Kinerja Komite Sekolah

Sekolah adalah sebuah pranata sosial yang bersistem, terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi. Komponen utama sekolah adalah siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, kurikulum, serta fasiltias pendidikan. Selain itu, pemangku kepentingan (stakeholder) juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini orangtua dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan sekolah (Modul 3: 2006;4). Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 adalah “…..mencerdaskan kehidupan bangsa….” Dari penggalan alinea tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan prioritas bagi seluruh insan dimuka bumi, tidak terkecuali Indonesia. Sangat mutlak pendidikan menjadi bekal utama untuk melanjutkan kehidupan. Peran serta orang tua dan masyarakat tentunya sangat menentukan masa depan pendidikan. Suparlan (2005 dalam Modul 3:2006;11) menyebutkan bahwa orangtua dan masyarakat serta elemen pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan masukan lingkungan yang ikut berpengaruh terhadap kinerja sekolah sebagai suatu sistem.

Dewan Pendidik, khususnya Kepala Sekolah bekerjasama dengan masyarakat, baik lingkungan sekitar maupun orangtua/wali murid. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu perangkat pelaksana sistem pendidikan, suatu wadah yang menampung aspirasi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Perangkat atau wadah inilah yang disebut sebagai Komite Sekolah (school board). Komite Sekolah merupakan wakil bagi masyarakat atau orangtua/wali murid yang menjadi mitra bagi sekolah dalam membantu penyelenggaraan program pendidikan. Komite Sekolah dibentuk sesuai dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu cara pengelolaan sekolah yang pada saat ini sedang digalakkan Pemerintah, sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang melimpahkan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan.

Konsep MBS dapat dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan kemandirian dan profesionalisasi setiap satuan pendidikan (sekolah). Keberhasilan MBS ditentukan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, dengan jalan menggali aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi dan transparansi pendidikan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui Komite Sekolah sebagai “perwakilan” masyarakat di tingkat satuan pendidikan. Dalam konsep MBS, sekolah memiliki kewenangan untuk mengelola penyelenggaraan pendidikannya sendiri dengan azas partisipasi dari masyarakat. MBS menekankan agar pihak sekolah mengikutsertakan masyarakat secara intensif dan ekstensif sesuai dengan peran dan potensi masing-masing.

Komite Sekolah ini sendiri sebenarnya mulai dikenal sekolah-sekolah di Indonesia dengan nama Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG) pada tahun 1950-an. Organisasi ini selanjutnya dibubarkan dan pada tahun 1970-an, kemudian terbentuk lembaga baru yaitu Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Organisasi BP3 kemudian dibubarkan dan muncul organisasi baru dengan nama Komite Sekolah. Komite Sekolah umumnya dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah No 44/U/2002. Ketua dan Anggota Komite ditunjuk sesuai dengan mekanisme sekolah masing-masing antara lain ditunjuk atas dasar musyawarah orangtua/wali murid, ditunjuk langsung oleh rapat, poling dalam rapat sekolah dan pengurus disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Sebagian besar komite mempunyai pengurus 3 orang dengan jumlah anggota 20 orang. Anggota dan kepengurusan yang telah dibentuk umumnya dari kalangan masyarakat atau orangtua/wali murid yang peduli pendidikan. Lingkungan kerja dan anggota yang berkualitas sangat penting sehingga Komite Sekolah dapat bekerja secara efektif bersama-sama dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu belajar mengajar.

PERAN, TUGAS, DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH

Berbeda dengan organisasi-organisasi sebelumnya, yaitu POMG dan BP3, Komite Sekolah memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi. POMG dan BP3 bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah khususnya dalam bidang pendanaan, dalam arti kedua organisasi tersebut baru bergerak apabila sekolah membutuhkan peranannya. Seperti dijelaskan dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, peran Komite Sekolah tidak sekedar membantu sekolah dalam penggalangan dana. Komite sekolah mempunyai peran yang jauh lebih luas, yaitu:

  1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
  4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Untuk menjalankan peran yang demikian besar, Komite Sekolah berjalan secara mandiri, dalam arti tidak di bawah koordinasi kepala sekolah, melainkan berkerjasama dengan kepala sekolah untuk memajukan sistem pendidikan di sekolahnya. Perbedaan prinsip antara BP3 dengan Komite Sekolah adalah dalam peran dan fungsi, keanggotaan serta dalam pemilihan dan pembentukan kepengurusan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 196 secara jelas mengatur fungsi dan tugas Komite Sekolah/Madrasah.

  • Pasal 196 ayat (1): Komite Sekolah/Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
  • Pasal 196 ayat (2): Komite Sekolah/Madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
  • Pasal 196 ayat (3): Komite Sekolah/Madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Dari butir-butir ayat tersebut jelas bahwa Komite Sekolah memiliki peran penting dalam upaya memajukan dunia pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Komite Sekolah juga turut memberikan pertimbangan mengenai berbagai isu pendidikan. Posisi ini menjadikan Komite Sekolah sebagai mitra strategis dan sejajar bagi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite Sekolah sebagai wakil masyarakat sedianya menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai kebijakan pendidikan yang diambil sekolah.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

  1. Membantu sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (sesuai dengan UU Sisdiknas Pasal 36 Ayat 2);
  2. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  4. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
  5. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
    1. Kebijakan dan program pendidikan;
    2. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
    3. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
    4. Kriteria tenaga kependidikan;
    5. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
    6. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
    7. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
    8. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
    9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

 

KINERJA KOMITE SEKOLAH

Pada saat ini, secara formal hampir seluruh sekolah di pelosok tanah air telah membentuk Komite Sekolah. Komite Sekolah yang diharapkan dapat menjadi organisasi yang memberi pertimbangan, mendukung, mengontrol pengelolaan pendidikan di sekolah, serta menjadi mediator bagi masyarakat dengan pihak sekolah, maupun pihak sekolah dengan pemerintah. Namun, jika ditinjau, banyak pihak-pihak yang berhubungan dengan pendidikan (orang tua, masyarakat sekitar, bahkan guru) kurang mengetahui tentang peran dan fungsi Komite Sekolah. Banyak dari mereka yang menyebutkan bahwa Komite Sekolah tidak ada bedanya dengan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), hanya nama saja yang  berubah. Hal seperti ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang Komite Sekolah masih sangat kurang sehingga terjadi miss understanding antara mereka.

Pada umumnya peran Komite Sekolah di berbagai sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa mereka hanya berperan sebagai “alat perlengkapan” yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. kebanyakan Komite Sekolah hanya berperan dalam pengesahan dana-dana yang terkait dengan pendidikan. Peran yang mendominasi Komite Sekolah yaitu sebagai pemberi pertimbangan atau penasehat (advisory) mengenai sejumlah dana, dan penghubung (mediator). Sedangkan peran lainnya yaitu pengontrol (controlling) dan pendukung (supporting) menjadi peran yang tertutupi, mengapa demikian? Kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa program-program yang dikembangkan dalam setiap pertemuan cenderung hanya difokuskan pada perbaikan kondisi fisik sekolah. Apabila dicermati lebih jauh, maka diperoleh fakta bahwa komite sekolah sangat jarang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam hal berikut:

  1. Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru.
  2. Mengidentifikasi sumber daya dan potensi sumber daya pendidik dalam masyarakat.
  3. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah.
  4. Memobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah.
  5. Memobilisasi tenaga kependidikan nonguru untuk mengisi kekurangan di sekolah.
  6. Memantau angka bertahan dan angka mengulang di sekolah.
  7. Mengidentifikasi kondisi sumber daya sekolah.
  8. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah. (Paduppai:4)

Fakta lain yang ditemukan di lapangan, mengenai keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah yang masih belum luas. Kebanyakan dari mereka berasal dari orang terpandang, tokoh setempat, guru, maupun pensiunan guru. Di samping itu adanya diskriminasi masih umum terjadi dalam penyusunan keorganisasian pengurus Komite Sekolah. Di berbagai sekolah, masih sangat jarang perempuan yang menjadi anggota di dalamnya. Dalam kepengurusan Komite Sekolah, sekalipun menjadi pengurus biasanya mereka dipilih atau memposisikan diri sebagai sekretaris atau bendahara.

Selain itu, kurangnya pengetahuan dan wawasan pengurus Komite Sekolah dalam manajemen pendidikan juga menjadi kendala bagi mereka dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Komite Sekolah dipilih karena keterampilan-keterampilan mereka dan jaringan hubungan yang mereka miliki, bukan karena pengetahuan mereka mengorganisir pendidikan. Kenyataan seperti ini terjadi karena kurang atau bahkan tidak adanya peranan pemerintah melakukan pembinaan terhadap Komite Sekolah. Bahkan pemerintah tidak melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program kerja Komite Sekolah. Pada akhirnya hal semacam ini menimbulkan negative images dan big questions bagi kinerja Komite Sekolah. Bagaimana pemahaman pengurus Komite Sekolah mengenai peran dan fungsi  dalam manajemen pendidikan? Bagaimana kinerja Komite Sekolah selama ini? Apakah Komite Sekolah sudah berperan dan berfungsi dalam pelaksanaannya sesuai dengan Kepmendiknas No. 044/2002?

STRATEGI MENGEFEKTIFKAN KINERJA KOMITE SEKOLAH

Berbagai kendala yang dialami oleh Komite Sekolah dalam melaksanakan peran, tugas, dan fungsi yang menjadi amanatnya. Mulai dari faktor internal yaitu dari pengurus organisasi yang masih memerlukan adanya penegasan terhadap manajemen pendidikan hingga faktor eksternal yaitu dari lingkungan sekitar yang belum mengetahui sepenuhnya mengenai Komite Sekolah. Kurangnya wawasan dan pengetahuan pengurus Komite Sekolah menjadikan kendala bagi Komite Sekolah dalam melaksanakan amanatnya. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dan training terhadap Komite Sekolah mengenai peran, tugas, dan fungsi Komite Sekolah, pemberdayaan kinerja Komite Sekolah, serta yang lebih menjadi priority yaitu manajemen pendidikan. Dengan menguasai manajemen pendidikan, diharapkan Komite Sekolah mampu menjadi mitra dan rekan kerja yang baik bagi sekolah dan Dewan Pendidik. Optimalisasi pembinaan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota terhadap Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan juga perlu diterapkan. Jika Komite Sekolah sudah mempunyai program kerja, maka agar lebih matang dalam pelaksanaannya program-program Komite sekolah harus dievaluasi dan di monitoring, koordinasi dengan sekolah begitu juga sebaliknya, sehingga kemitraan yang selama ini jadi acuan dapat memberikan kualitas/ mutu sekolah itu sendiri.

Faktor eksternal yaitu dari lingkungan sekitar yang kurang mengerti dan memahami mengenai Komite Sekolah. Menanggapi kendala tersebut diperlukan adanya sosialisasi tentang Komite Sekolah. Komite Sekolah memang seharusnya mengadakan sosialisasi kepada orangtua/wali murid, masyarakat, serta pemangku kepentingan (stakeholder) yang mempunyai pengaruh besar terhadap proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang berhubungan dengan sekolah dapat memahami peran Komite Sekolah dan selanjutnya dapat bekerjasama untuk mewujudkan pendidikan yng lebih berkualitas.

Komite Sekolah merupakan wadah yang independen, wadah yang setara dengan Dewan Pendidik. Dengan sifatnya yang independen tersebut Komite Sekolah mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat dalam memajukan sekolah. Oleh karena itu Komite Sekolah harus mengembangkan kinerja, membentuk program kerja sebagai pegangan dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan. Peran Komite Sekolah dapat ditingkatkan melalui pengembangan program yang baik, penguatan struktur kepengurusan, serta pemilihan pengurus organisasi dan komposisi anggota sesuai dengan ketentuan. Bagaimanapun juga, setiap anggota Komite Sekolah harus benar-benar memahami peran, tugas, dan fungsi masing-masing dalam memajukan pendidikan bangsa. Peran dan fungsi Komite sekolah sebaiknya tidak difokuskan pada pengembangan kondisi fisik sekolah melalui pertemuan-pertemuan, namun lebih kepada pengembangan kualifikasi siswa dan guru bidang akademik.

Fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang semula diabaikan harus diperhatikan oleh Komite Sekolah, seperti berikut:

  1. Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru.
  2. Mengidentifikasi sumber daya dan potensi sumber daya pendidik dalam masyarakat.
  3. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah.
  4. Memobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah.
  5. Memobilisasi tenaga kependidikan nonguru untuk mengisi kekurangan di sekolah.
  6. Memantau angka bertahan dan angka mengulang di sekolah.
  7. Mengidentifikasi kondisi sumber daya sekolah.
  8. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah.

Kesetaraan gender dalam pemilihan anggota pengurus Komite Sekolah juga perlu diterapkan, sehingga tidak ada diskriminasi dalam organisasi Komite Sekolah. Adanya keseimbangan dalam kepengurusan struktur organisasi Komite Sekolah dapat memperlancar kinerja Komite Sekolah yang bermitra dengan Dewan Pendidikan. Pemilihan dan pembentukannya pun harus sesuai dengan aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 197 ayat 1 menyebutkan bahwa:

Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:

  1. Orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
  2. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  3. Pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

PENUTUP

Sebagaimana diatur dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, peran Komite Sekolah tidak sekedar membantu sekolah dalam penggalangan dana. Komite sekolah mempunyai peran yang jauh lebih luas, yaitu:

  1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
  4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya Komite Sekolah banyak mengalami kendala-kendala, antara lain;

  1. Kurangnya wawasan dan pengetahuan Komite Sekolah mengenai tugas dan fungsinya, sehingga tugas pokok dan fungsi Komite Sekolah belum dilaksanakan secara optimal;
  2. Sosialisasi tentang peran Komite Sekolah kepada masyarakat belum efektif;
  3. Komposisi keanggotaan laki-laki dan perempuan dalam organisasi Komite Sekolah belum berimbang.

Strategi untuk mengefektifkan kinerja Komite Sekolah dapat ditempuh melalui cara-cara berikut ini:

  1. Perlu adanya sosialisasi, training, evaluasi, serta monitoring dari pemerintah terhadap program kerja yang di susun oleh Komite Sekolah sehingga tercipta pemahaman pengurus Komite Sekolah yang dimaksudkan agar Komite Sekolah dapat berperan optimal dalam melaksanakan peran, tugas pokok, dan fungsinya secara independen.
  2. Komite Sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham mengenai Komite Sekolah, selanjutnya Komite Sekolah dan masyarakat diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan baik dalam memberikan dukungan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan.
  3. Penerapan azas nondiskriminasi dan kesetaraan gender dalam penetapan keanggotaan penurus Komite Sekolah sangat penting dalam mewujudkan keadilan hak partisipasi dalam memajukan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Depdiknas. 2003. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Depdiknas. 2006. Modul Komite 3: Peningkatan Wawasan Kependidikan Pengurus Komite Sekolah.

Depdiknas. 2010. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.

Paduppi, Darwing & Suradi & Sabri. 2006. Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan Dasar di Sulawesi Selatan. Jurnal Pendidikan & Kebudayaan. http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/5/universitas%20negeri%20makassar-digilib-unm-darwingpad-249-1-pemberda-n.pdf. Diakses pada 25 Oktober 2013 pukul 19:08 WIB.

Tjuana, Alpres.____. Memberdayakan Komite Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. http://journal.uniera.ac.id/pdf_repository/juniera6-0Ai0A2yhIBFamR5I55SB90AJ3.pdf. Diakses pada 25 Oktober 2013 pukul 18:53 WIB.

_____________________

*) Septi Novita Aristama, penulis adalah mahasiswa STKIP PGRI Pacitan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas A. Makalah disusun guna memenuhi sebagian tugas individu pada mata kuliah Manajemen Pendidikan tahun akademik 2013/2014 dengan dosen pengampu Afid Burhanuddin, M.Pd.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s