Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujua untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan Indonesia yang telah dibangun dari dulu sampai sekarang ini, ternyata masih belum mampu sepenuhnya menjawab tantangan global untuk masa yang akan datang. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia ini.

Sementara itu jumlah penduduk usia pendidikan usia pendidikan dasar yang berada di luar sistem pendidikan nasional itu masih sangat banyak jumlahnya, dunia pendidikan kita masih berhadapan dengan bergbagai masalah internal yang mendasar dan bersifat kompleks, selain itu pula bangsa Indonesia ini masih menghadapi sejumlah problematika yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan mendasar sampai pendidikan tinggi.


Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

 

Sistem adalah suatu perangkat yang saling bertautan, yang tergabung menjadi suatu keseluruhan.

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, dan atau latihan.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional indonesia dan tanggap terhadap tuntutan jaman.

Sistem Pendidikan Nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum.

Menurut UU No.20 tahun 2003, sistem pendidikan nasinal harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevasi efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

 

Kelembagaan dan Pengelolaan Pendidikan

 

  1. Jalur Pendidikan

Dalam UU no. 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

 

  1. Jenjang Pendidikan

Menurut UU no. 20 tahun 2003 pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri dari Pendidikan Dasar (SD dan SMP,MTS), Pendidikan menengah (SMA,MA,SMK), dan Perguruan Tinggi (Akademi, Universitas, Politeknik,dll)

 

  1. Jenis Pendidikan

Menurut UU no. 20 tahun 2003 pasal 15, jenis pendidikan mencakup:

a)      Pendidikan Umum

Pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

b)      Pendidikan Kejuruan

Pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja di bidang tertentu.

c)      Pendidikan Akademik

Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk terutama penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

d)     Pendidikan Profesi

Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

e)      Pendidikan Vokasi

Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

f)       Pendidikan Keagamaan

Pendidikan dasar, menengah, tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut pengasaan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama.

g)      Pendidikan Khusus

Pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif.

 

  1. Kurikulum

Ketentuan mengenai kurikulum diatur dalam UU no. 20 tahun 2003 pasal 36, 37 dan 38

Pasal 36:

a)        Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

b)        Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

c)        Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan:

(1)          Peningkatan Iman dan Taqwa

(2)          Peningkatan Akhlak Mulia

(3)          Peningkatan Potensi, kecerdasan dan minat peserta didik

(4)          Keragaman potensi daerah dan nasional

(5)          Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

(6)          Tuntutan dunia kerja

(7)          Perkembangan IPTEK

(8)          Agama

(9)          Dinamika perkembangan global

(10)      Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

 

Pasal 37:

Kurikulum pendidikan dasar dan enengah wajib memuat Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, muatan lokal.

 

Pasal 38:

a)    Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah

b)   Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama, Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah

c)    Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk setiap program studi

d)   Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk setiap program studi.

 

Upaya pembangunan Pendidikan

 

  1. Jenis Upaya Pembaruan Pendidikan
  2. Pembaruan Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang mendasari semua kegiatan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan dan ketenagaan.

  1. Pembaruan Kurikulum

Pembaruan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi atau program, dan metodenya. Seperti kurikulum 1975/1976, 1984, 1992, 1994, 1999, 2004 (KBK), dan  yang terakhir adalah kurkulum 2006.

  1. Pembaruan Pola Masa Studi

Termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan.

 

 

  1. Pembaruan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikaan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelolah, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

  1. Dasar dan Aspek Legal Pembangunan Pendidikan

Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, seperti pencasia, UUD 1945, GBHN, UU organik pendidikan, perpu, dan lain-lain.

 

Kesimpulan

Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat. penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan bangsa-bangsa lain , sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis, demokratis, historis, dan kultural.

Jenjang pendidikan diawal dari jenjang pendidian dasar yang memberikan darsar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan berupa prasyarat untu mengikuti pendidikan menengah yang diselenggarakan di SLTA. Pendidikan menengah berfungsi memperluas pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

 

 

Disusun oleh:

  1. DENI MURWIYANTI
  2. FITRIANI
  3. NANIK HANDAYANI
  4. SAMSUDIN

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s