Kajian terhadadap Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam dunia pendidikan di negara manapun, dibutuhkan sebuah aturan yang mengatur tentang pendidikan nasional di negara tersebut. Di indonesia pendidikan nasional berdasarkan pada pancasila dan undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem pendidikan nasional tersebut tercantum dalam UU no. 2 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

 

DEFINISI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

Sistem pendidikan nasional adalah kesatuan dari seluruh sistem, yaitu: pancasila, UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional indonesia dan tanggap terhadap tuntutan jaman.

ü        Menurut UUD 1945, disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

ü        Menurut UU no. 2 tahun 1989 yang ditetapkan pada 27 maret 1989disebutkan dalam bab. 1 pasal 1 bahwa sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua kesatuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

ü        Serta tercantum dalam Undang – undang No. 2 tahun 2003 dan UUD 1945 pasal 31 ayat 2.

 

JALUR PENDIDIKAN NASIONAL

dalam undang-udang no. 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya.

 

ü        Pendidikan formal, meliputi:

Pendidikan dasar:

– sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI)

-sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs)

Pendidikan menengah:

-sekolah mengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA)

-sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK)

Menyenyam pendidikan formal yang diakui oleh lembaga pendidikan negara adalah sebuah kewajiban di indonesia. Semua kalangan wajib menempuh pendidikan minimal 9 tahun.

 

ü        Pendidikan non formal

-lembaga kursus

-lembaga penelitian

-kelompok belajar

-pusat kegiatan belajar masyarakat

Pendidikan ini dapat dihargai setara dengan pendidikan formal apabila telah melalui proses penilaian, penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintahan daerah dengan acuan pada standart nasional pendidikan.

 

ü        Pendidikan in formal

Pendidikan ini dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar terbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil dari pendidikan ini diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian dengan standart nasional pendidikan. Selain itu, menurut UU RI no. 2 tahun 1989 terdapat beberapa lembaga pendidikan lainnya, yaitu :

1. Pendidikan umum

Pendidikan yang mengutamakan perluasan, penglolaan, dan keterampilan seperti: SD, SMP, SMA, dan Universitas.

2. Pendidikan kejuruan

Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti; SMK.

3. Pendidikan luar biasa

Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik, seperti: SGPLB (sekolah guru pendidikan luar biasa)

4. Pendidikan kedinasan

Pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai, seperti: SPK(sekolah perawat kesehatan), APDN(akademik pemerintah dalam negeri).

5. Pendidikan keagamaan

Pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan, pengetahuan khusus tentang ajaran agama, seperti: madrasah tsanawiyah (MTs)

 

KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN

Kurikulum ialah suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peran penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas.

Kurikulum program pendidikan debagi menjadi 2, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.

 

ü       Kurikulum nasional

Disusun atas kurikulum induk nasional dan atas dasar tersebut disusun paket program belajar-mengajar, baik untuk jenis pendidikan uum, kejuruan, pendidikan, kemasyarakatan, maupun pendidikan khusus (kedinasan dan keagamaan)

Tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam UU RI no. 2 tahun 1989 pasal 38 ayat 1, yaitu:

1. Terwujudnya bangsa yang cerdas

2. Manusia yang utuh, beriman, dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa

3. Berbudi pekerti luhur

4. Terampil dan berpengetahuan

5. Sehat jasmani dan rohani

6. Berkepribadian yang mantap dan mandiri

7. Bertanggungjawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan

Ayat 2 menyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib menguat:

1. Pendidikan pancasila

2.pendidikan agama

3. Pendidikan kewarganegaraan

 

ü        Kurikulum muatan lokal

Latar belakan negara kita yang memili ciri khas tersendiri dalam hal adat istiadat, tata cara dan tata krama pergaulan, kesenian, bahasa lisan maupun tulisan, kerajinan, dan nilai-nilai kehidupan masing-masing. Maka, dalam pengembangan kurikulum sekolah, daerah dilibatkan agar berkesempata untuk menyusun program muatan lokal yang sesuai yang dipilih dengan lingkugannya.

Kurikulum muatan lokal sendiri ialah kurikulum yang disesuaikan dengan keadaa lingkungan dimana lembaga pendidikan itu berada tanpa mengurangi kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional. Materi yang ada dalam program kurikulum muatan lokal adalah perpaduan antara kurikulum nasional dan unsur-unsur daerah. Dalam unsur daerah terdiri atas: lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya.

Selain itu, tujuan negara mengadakan muatan lokal dapat dilihat dari segi kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik, yaitu: melestarikan dan mengembangkan kebudayaan khas daerah, mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan kearah yang lebih baik atau positif.

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengelolaan pendidikan diserahkan kepada tiap-tiap daerah, namun tanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada ditanga menteri yang telah diberi tugas oleh presiden dalam pasal 50 ayat 1 yaitu menteri pendidikan nasional.

 

SOLUSI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Sistem pendidikan pada saat ini belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh warga negara indonesia, oleh karena itu terdapat beberapa beberapa pertimbangan agar sistem pendidikan nasional ini dapat berjalan dengan lebih baik, yaitu:

1. Mempergunakan sistem yang objektif dalam berbagai aspek

2. Orang-orang yang menjalankan sistem objektif adalah orang yang harus berkualitas

3. Dapat pula mempergunakan sistem pendidikan islam sebagaimana yang banyak dipakai pada saat ini.

 

PENUTUP.

Dalam penerapan sistem pendidikan nasional diperlukan campur tangan dari semua pihak agar dapat tercapai sistem yang diharapkan bersama. Semua pihak dalam hal ini meliputi pemerintah khususnya menteri, pendidik, peserta didik, dan masyarakat. Walaupun dalam proses pembelajaran pemerintah tidak campur tangan tetapi diserahkan pada masing-masing daerah, pemerintah khususnya menteri pendidikan nasional wajibbertanggung jawab pada segala sesuatu yang terjadi tentang baik-buruknya mutu pendidikan yang ada.

Selain sistem yang seharusnya berjalan secara maksimal, dibutuhkan kurikulum serta pengelolaan pendidikan dalam penerapannya. Kurikulum yang dimaksud baik kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal.

 

DAFTAR PUSTAKA.

Depdikbud. 1989. UU RI no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional beserta penjelasannya. Jakarta: balai pustaka.

Santosi, slamet imam. 1992. “sistem pendidikan nasional. Peraturan pelaksanaannya.” laporan komisi pembaruan pendidikan nasional, 1980. Jakarta: depdikbud.

 

Oleh:

Anggota Kelompok :

  1. Rumsetiasih
  2. Mulyanti
  3. Feri ebit setiawan
  4. Dany anggara putra
  5. Yoga pratama

 

*)Penulis adalah mahasiswa STKIP PGRI Pacitan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Makalah disusun guna memenuhi sebagian tugas kelompok pada mata kuliah Pengantar Pendidikan tahun akademik 2013/2014 dengan dosen pengampu Afid Burhanuddin, M.Pd.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s